kasus mengenai proxy war

TUGAS SOFTSKILL

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

PENULISAN MENGENAI

“PROXY WAR”

NAMA KELOMPOK :

AYU CANDRA NOVI                                (21215179)

MOCH.ALDI FAUZI DWI LAKSONO       (24215200)

LUH PUTU KRISNA Y                              (23215875)

WENDY GUMILAR                                  (27215120)

KELAS : 2EB12

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS GUNADARMA

APA ITU PROXY WAR?

Pengertian proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga.

Contohnya begini : Amerika Serikat secara terselubung melalui sebuah konspirasi dan desain besar menyatakan perang kepada Indonesia. Namun, hal itu dirahasiakan dan tidak dinyatakan secara terbuka. Mereka memilih untuk perang dengan cara proxy menggunakan "orang lain".

Orang lain (pihak ketiga) yang dimaksud, bisa berupa negara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan sebagainya. Selain negara, pihak ketiga bisa jadi sebuah organisasi (NGO), pergerakan, partai dan lain sebagainya.

Contoh dari pihak ketiga selain negara, seperti ISIS, organisasi terorisme atas Mujahidin dan sebagainya. Mereka kemudian bergerilya atas nama jihad atau agama, padahal mereka dibiayai Amerika.

Akibatnya, Indonesia dijajah secara tak kasat mata yang berujung pada kerusuhan, bentrok, ketidakamanan, bahkan sampai pada penjajahan sumber daya alam (SDA) berupa penguasaan tambang emas, gas, minyak mentah, kelapa sawit, dan masih banyak lagi lainnya.

Meski tidak dijajah secara fisik-nyata, tetapi Amerika atau Asing berhasil menjajah bangsa dan negara Indonesia melalui proxy war. Dalam khasanah kosakata bahasa Jawa, istilah perang proxy artinya "nabok nyilih tangan."

Penulisan yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah mengenai tentang proxy war diindonesia. Dari sekian banyak pendapat yang bermunculan apa itu proxy war , kami mengkutip sebagian opini dari beberapa petinggi instansi pemerintahan dan pengamat lainnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam kurun setahun belakangan kerap mempopulerkan istilah Proxy War (Perang Proksi) dan ini disebut-sebut sebagai ancaman terbesar Indonesia di Abad ke-21.

Lalu apa sebenarnya pengertian dari Proxy War, sehingga begitu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Negara Indonesia? 

Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan 'proxy' atau kaki tangan.

Lebih lanjut Yono mengatakan, Perang Proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran.

"Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman  Perang Proksi itu sangat berbahaya Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Menurut Ryamizard, perang ini menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan.

"Kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tapi, kalau perang modern, semua hancur. Itu bahaya," tuturnya.

Ryamizard menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, melainkan menggunakan pemikiran. "Tidak berbahaya perang alutsista, tapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara," ucapnya.

Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara ini disebut-sebut darurat terhadap ancaman Proxy War. Kecemasan yang demikian dalam kurun setahun terakhir telah dikemukakan oleh Panglima TNI.

Wakil Ketua MPR Mahyudin juga ikut serta mensosialisasi empat pilar di depan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim. Mahyudin melarang atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) disebarluaskan.

"PKI tidak akan cocok di negara Pancasila, seperti Indonesia. Bung Karno pernah mencobanya. PKI merupakan organisasi terlarang sampai hari ini. Dilarang orang menyebarkan atribut-atribut PKI," ujar Mahyudin. Dalam acara itu, hadir anggota MPR Hadi Mulyadi dari PKS dan anggota MPR Ihwan Datu Adam dari Demokrat.

Menurut Mahyudin, sama dengan PKI, teroris juga berbahaya bagi Indonesia. Bila sudah ditangkap dan dipenjara, pelaku bisa kembali menjadi teroris setelah bebas.

"Kalau orang masuk paham radikal, susah kembali lagi," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin menjelaskan pemahaman ideologi saat ini tergerus oleh proxy war atau perang asimetris. Melalui proxy war, nilai-nilai gotong royong menjadi nilai individualisme.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia juga belum merdeka. Hal itu bisa dilihat dari pengelolaan Freeport. 

"Seperti ucapan Bung Karno, kita harus menjadi bangsa yang berdikari," kata pria asal Sangata, Kaltim, ini. Mahyudin mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR berbeda dengan penataran P4 pada masa Orde Baru. Sosialisasi Empat Pilar MPR bertujuan me-refresh atau menyegarkan kembali ideologi Pancasila. 

"Secara tidak sadar kita diganggu, baik dari dalam maupun dari luar. Pemahaman kita terhadap ideologi tergerus melalui proxy war atau perang asimetris. Bukan perang konvensional, tapi dengan cara merusak ideologi bangsa," tutur Mahyudin.

Melalui proxy war, lanjut Mahyudin, secara tidak sadar nilai luhur gotong royong tergantikan paham individualistik. Maka, terjadi tawuran antar-pelajar dan tawuran warga antarkampung. 

"Kita kurang menghormati kebinekaan," ucapnya.

Pada bagian lain, Mahyudin menyoroti soal demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia semakin terbuka dengan pemilihan langsung, one man one vote. 
"Demokrasi Indonesia terbuka melebihi negara demokrasi seperti Amerika Serikat," ujarnya.

Namun, kata Mahyudin, demokrasi belum berjalan dengan semestinya. Dia mencontohkan, dalam pemilihan langsung, kelas menengah terpelajar memilih pemimpin berdasarkan visi misi, kualitas, kapabilitas, dan integritas. 

"Tapi masyarakat bawah masih terpengaruh dengan 'berjuang', memilih pemimpin berdasarkan beras, baju, dan uang. 'NPWP', nomor piro wani piro. Itulah demokrasi kita," tuturnya.

Demokrasi terbuka bisa berjalan baik dan efektif di negara maju yang masyarakatnya sudah makmur. "Tapi bukan berarti demokrasi kita harus kembali ke belakang. Melainkan kita harus mencerdaskan rakyat," ucapnya.

Kita dapat mengambil contoh terhadap kasus Freeport , Kasus Freeport merupakan contoh nyata dan gamblang dari pola proxy war. Perusahaan asing dengan jelas memakai modus devide et impera atau pola adu domba. Seperti biasa juga, kepentingan asing memakai agen lokal.

"Pelajaran apa dari kasus Freeport? Perang antar gang sesama anak bangsa, perang kepentingan dan ada target operasi, sasaran targetnya, dan melibatkan nama-nama pejabat publik," kata politisi senior Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan beberapa saat lalu,
Dalam perang asimetris ini, ungkap Rachma, publik digiring dengan pembentukan opini bahwa ada permufakatan jahat sebelum para pihak diperiksa yang berwenang, dan praduga tak bersalah diabaikan.

"Ini Kontra Intelijen! jadi sebaiknya jangna hanya SN yang menjadi TO-nya. Tapi usut sampai menjelang Pilpres adakah permukatan jahat pihak-pihak, karena dari rekaman ada penggelontoran uang Rp 500 miliar terhadap calon," ungkap Rachma.

Termasuk juga, lanjut Rachma, ada anggota MKD yang pernah mengatakan bahwa Luhut Panjaitan pernah mempresentasikan cara penyedotan data perolehan suara ketika pilpres dari KPU, melalui teknologi IT di hadapan Jokowi-JK. Dan apabila operasi penyedotan data tersebut  ternyata direstui, maka mereka dapat terjerat pidana pasal 234 dan 348 UU 42/2008 tentang Pilpres. 

"Usutlah setuntas-tuntasnya demi keadilan dan kebenaran. Bukan demi penguasa tapi demi rakyat pemilik hak atas bumi Indonesia!" demikian Rachma.

KESIMPULAN DAN SOLUSI YANG DAPAT KITA AMBIL MENGENAI TOPIC PROXY WAR

Guna mengatasi ancaman proxy war, ada beberapa yang menjadi kekuatan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan elemen bangsa Indonesia yaitu mengamalkan Pancasila, revolusi mental, restorasi sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa.   Dengan demikian akan terbentuk jati diri, kepribadian bangsa  Indonesia yang kuat dan berwawasan kebangsaan. Pada akhirnya, dengan karakter individu yang kuat tersebut, bangsa Indonesia akan mampu mengeliminir ancaman proxy war di Indonesia.

UPAYA MENGATASI PROXY WAR

 Kepada TNI AD

Dalam Amanat KASAD pada upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya yang berlangsung di lapangan Olah Raga Pusdik Arhanud pada bulan Februari 2015 mengatakan "Ancaman proxy war, dalam konteks kepentingan nasional bangsa Indonesia, harus terus diwaspadai dan disikapi secara bersungguh-sungguh. Dalam kaitan itu, kepada seluruh prajurit TNI AD saya perintahkan agar senantiasa membentengi diri, keluarga dan satuan masing-masing dari pengaruh dan ancaman bahaya proxy war dengan :
Perkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Jaga soliditas satuan, serta
Jadikan selalu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai landasan dalam berpikir, berbuat dan bertindak dalam bentuk kehidupan para Prajurit.

KASAD menegaskan, agar kita pedomani pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang disampaikan puluhan tahun yang lalu, yang masih tetap sesuai untuk kita terapkan dalam menghadapi bahaya dan ancaman proxy war.

REFERENSI :

http://www.sipayo.com/2016/03/pengertian-dan-bahaya-proxy-war.html

http://www.rmolsumsel.com/read/2015/12/07/41441/Kisruh-Freeport-Adalah-Proxy-War-dengan-Modus-Adu-Domba-

http://news.detik.com/berita/d-3454811/wakil-ketua-mpr-mahyudin-ideologi-pancasila-tergerus-proxy-war